Apa Saja Hak Hak Penyandang Disabilitas

Oktober 27, 2022

Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Sebagai lembaga independen (walaupun sekretariatnya berada di Kementerian Sosial), KND dituntut untuk memberikan penilaian yang sederhana, tajam dan terukur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat mengalami hambatan yang mempersulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif atas dasar Persamaan Hak (UU No. - Hak Penyandang Disabilitas). Berikut beberapa definisi penyandang disabilitas yang diambil dari beberapa sumber:

Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang cacat adalah setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, baik seluruhnya atau sebagian, dan/atau kehidupan sosial yang normal, karena kecacatannya, apakah bawaan atau tidak. , berkenaan dengan kapasitas fisik atau mentalnya. Jenis-jenis penyandang disabilitas

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

sebuah. Cacat fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. vs. Handicap ganda (polyhandicap)

Penyandang disabilitas poli atau penyandang disabilitas lebih dari satu (cacat fisik dan mental) adalah mereka yang memiliki lebih dari satu jenis spesialisasi, misalnya penyandang tunanetra dan tunarungu, penyandang disabilitas fisik yang disertai keterbelakangan mental atau bahkan keduanya. Derajat disabilitas penyandang disabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, Pasal 7 mengatur tentang derajat kecacatan yang dinilai menurut keterbatasan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya. kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

Derajat disabilitas 1 : Mampu melakukan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan susah payah. Prinsip dan Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Rahayu, dkk (2013: 111), ada empat prinsip yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang mutlak harus dipatuhi, yaitu:

Asas kenyamanan, yaitu setiap orang dapat mengakses semua tempat atau bangunan yang umum dalam suatu lingkungan. Menurut pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa setiap penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan anak berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus.

Jakarta - Realisasi hak asasi penyandang disabilitas menjadi perhatian Komnas HAM karena hingga saat ini penyandang disabilitas intelektual dan perkembangan (IDP) masih merupakan kelompok rentan yang rentan menjadi korban diskriminasi, kekerasan dan menjadi sasaran tindak pidana. “Hak Asasi Manusia adalah hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas,” kata Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam webinar: “Urgensi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual disabilitas". dan Disabilitas Perkembangan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan bekerjasama dengan Home Positive Behavior Support, Sabtu (6/11/2021). Pasal 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dipisahkan, yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi demi kepentingan pembangunan manusia, harkat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.” Negara juga memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) yang mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. hak, Sandra menekankan pentingnya langkah nyata siaga agar semua aparatur negara memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak-hak khusus penyandang disabilitas, mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang sensitif dan berkontribusi pada pembaruan pemahaman dan persepsi penyandang disabilitas dan hak-haknya, yang di atasnya kita harus bekerja sama. Di akhir paparannya, Sandra mengajak semua pihak untuk dapat menciptakan sinergi untuk mendorong perlindungan, pemajuan, penerapan dan perwujudan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas intelektual dan Pembangunan (PDIP) melalui upaya tersebut.

# Video | Apa Saja Hak Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Penyandang Disabilitas
Uu 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Contoh Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas Di Indonesia
Uu Penyandang Disabilitas Pdf